Peran Sektor Luar Negeri pada Perekonomian Indonesia

1.Perdagangan Antar Negara

• Peranan Perdagangan Luar Negeri bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

            Semua negara melakukan perdagangan luar negeri.Diantaranya mengekspor beberapa barang ke negara lain dan mengimpor barang-barang lain dari luar negeri.Suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri.Suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri di katakana mempunyai bentuk perekonomian terbuka.Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional :

o Adanya perbedaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia

o Adanya perbedaan selera masyarakat

o Adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki

o Adanya keuntungan jika menggunakan produk negara lain

o Adanya perbedaan iklim

o Adanya perbedaan biaya produksi dan spesialisasi produksi

    Manfaat perdagangan internasional

o     Suatu negara tidak harus memproduksi semua barang yang dibutuhkan

o     Setiap negara berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya

o      Negara memperoleh devisa dari hasil ekspor produk

o      Negara bisa memperluas pasar atas hasil produksinya

•     Kebijaksanaan Perdagangan  Luar Negeri dari Pelita ke Pelita berikutnya

o Pelita I

Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

o Pelita II

Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.

o Pelita III

Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

o Pelita IV

Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

a)  Pemberantasan pungli

b)  Mempermudah prosedur kepabeanan

c)   Menghapus dan memberantas biaya siluman

Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :

a)   Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

b)   Proteksi produksi yang lebih efisien

c)    Kebijakan penanaman modal

Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:

a) Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

b) Pembebasan dan keringanan bea masuk

c) Penyempurnaan klasifikasi barang

d) Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi        dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).

e) Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan  menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.

f) Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.

g) Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi.

o Pelita V

Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.

Diantaranya dengan cara :

a)  Mengenakan tarif dan atau kuota

b)  Mengawasi pemakaian valuta asing

c)  Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan  prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman

d)  Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri

e)   Melakukan devaluasi

o Pelita VI

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

o Pelita VII

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-periode-1966-sampai-dengan-pelita-vi/

2.Hambatan Perdagangan Antar Negara

•     Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan antar Negara

a. Perbedaan Mata Uang Antarnegara

b .Kualitas Sumber Daya yang Rendah
c .Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar
d .Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara

3.Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

• Perkembangan Neraca Pembayaran

          Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi   internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu,biasanya selama satu tahun.

Tujuan pembuatan neraca pembayaran :

1.   Memberikan informasi kepada pemerintah sampai sejauhmana peranan hubungan ekonomi luar negeri terhadap perekonomian nasional

2.   Membantu pemerintah dalam usahanya menentukan kebijakan ekonomi internasional dalam hubungan dengan politik moneter,fiscal,perdagangan,dan pembayaran internasional sejalan dengan tujuan yang ingin di capai.

Komponen neraca pembayaran dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Neraca transaksi berjalan

Neraca transaksi berjalan mencatat semua transaksi impor dan ekspor barang,perbandingan nilai ekspor dan impor barang,pendapatan investasi,pembayaran cicilan pokok utang luar negeri,serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri oleh pemerintah maupun swasta.

2. Neraca transaksi modal

Neraca transaksi modal mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing,pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional,serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia.

3. Neraca cadangan kas

Neraca ini hanyalah transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil bila total pengeluaran  pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan.

Neraca pembayaran tidak selamanya stabil,adakalanya keseimbangan neraca pembayaran berubah.Neraca pembayaran akan surplus (aktif) jika penerimaan lebih besar daripada pembayaran atau utang.Pada posisi ini neraca pembayaran memiliki saldo positif.Neraca pembayaran akan defisit (pasif) jika penerimaan lebih sedikit daripada pembayaran atau utang.Defisit neraca pembayaran harus di tutup dengan pembayaran devisa sehingga cadangan devisa akan berkurang.

   4.Peran Kurs Valuta Asing

• Peranan Kurs Valuta Asing bagi Perekonomian Indonesia

Setiap negara memiliki mata uang masing-masing sehingga transaksi perdagangan dengan negara lain dibutuhkan suatu perhitungan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang nagara lain.Perhitungan ini lebih di kenal dengan istilah kurs valuta asing.Kurs dapat memberikan patokan berapa nilai mata uang asing dilihat dari rupiah kita.Jadi kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.Perhitungan kurs mengenal dua istilah,yaitu :

1.Kurs Beli

Kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar membeli valuta asing

2.Kurs Jual

Kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar menjual valuta asing

Referensi : buku ekonomi jilid 2,oleh Wahyu Adji;Suwerli;Suratno.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1.Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

   Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Dalam menggariskan arah pembangunan jangka panjang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan dana luar negeri merupakan pelengkap. Lebih lanjut GBHN menggariskan bahwa pengerahan dana dari dalam negeri, yang terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

            Untuk pelaksanaan Repelita V GBHN menggariskan bahwa pelaksa­naan kebijaksanaan pembangunan, termasuk kebijaksanaan keuangan negara dan moneter, tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

            Di bidang keuangan negara digariskan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara perlu terus disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali, terarah dan efisien.

            Sistem perpajakan terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan dan manfaat. Badan-badan usaha milik negara perlu terus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga meningkat peranannya dalam pembangunan.

            Pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal, baik dalam bentuk deposito, penerbitan surat berharga maupun jenis tabungan lainnya, perlu makin digalakkan, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.

Pemanfaatan dana masyarakat untuk perkreditan diarahkan untuk menunjang kegiatan investasi yang produktif sesuai dengan prioritas pembangunan, tercapainya alokasi dana investasi yang efisien, dan yang mendorong pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, serta terpeliharanya keseimbangan moneter dan stabilitas ekonomi.

            Kebijaksanaan keuangan negara dan kebijaksanaan moneter dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan dengan berpedoman pada arahan-arahan tersebut.

sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6598/

2.Proses Penyusunan Anggaran

Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

1.Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut.

2.Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

3.Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan.Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.

4.Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.

5.Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

• Dari bawah ke atas (Bottom-up)

Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun.Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

1.Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan.Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

2.Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu.Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan.Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima.Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan.Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

3.Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis).Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

3.Perkiraan Penerimaan Negara

   Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I), penerimaan dalam negeri masih meningkat jauh lebih cepat, sehingga tabungan pemerintah terus meningkat pula.

• Tabungan pemerintah mulai dihasilkan dalam tahun 1969/70 sebesar Rp27,2 miliar
• Terus meningkat menjadi Rp7.301,3 miliar pada tahun 1985/86, terutama sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak bumi sampai dengan tahun 1981/82 dan terus meningkatnya penerimaan pajak sejak itu.
• Tahun 1986/87 harga minyak bumi merosot dengan tajam sehingga tabungan pemerintah menurun menjadi Rp2.581,3 miliar.
• Tabungan pemerin­tah berangsur-angsur naik lagi, dan dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) 1993/94 direncanakan sebesar  Rp 15.674,1 miliar.
• Penerimaan dalam negeri selama tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1980-an sangat dipenga­ruhi oleh penerimaan migas, sebagai akibat meningkatnya harga minyak bumi.
• Memasuki Repelita IV harga minyak bumi mulai menunjukkan kecenderungan menurun sehingga upaya-upaya diversifikasi sumber penerimaan negara makin ditingkatkan.
• Berbagai kebijaksanaan di bidang pajak bumi dan bangunan telah menyebabkan penerimaan PBB meningkat dari Rp180,6 miliar pada tahun 1984/85 menjadi Rpl.100,6 miliar dalam tahun 1992/93, dan dalam APBN 1993/94 direncanakan Rpl.320,1 miliar.
• Berbagai kebijaksanaan di bidang bea masuk telah meningkatkan penerimaan bea masuk dari sebesar Rp57,7 miliar pada tahun 1969/70 menjadi sebesar Rp3.105,5 miliar dalam tahun 1993/94.
• Sejalan dengan pertumbuhan industri rokok, gula, dan bir, penerimaan cukai telah meningkat dengan pesat dari Rp32,1 miliar pada tahun 1969/70 dan diperkirakan mencapai Rp2.498,2 miliar pada tahun 1993/94.
• Dalam tahun 1969/70 penerimaan dalam negeri baru berjumlah Rp243,7 miliar, meningkat menjadi Rp52.769 miliar dalam APBN tahun 1993/94 atau telah naik lebih dari 216 kali lipat selama PJP I.
• peranan penerimaan migas turun menjadi 48,3 persen dan penerimaan nonmigas meningkat menjadi 51,7 persen pada tahun 1987/88.
• Dalam APBN 1993/94 peranan penerimaan nonmigas menjadi 71,3 persen dan penerimaan migas 28,7 persen terhadap penerimaan dalam negeri.

4.Perkiraan Pengeluaran

   Di sisi anggaran belanja, kebijaksanaan pengeluaran rutin selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, serta pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, juga diselaraskan dengan upaya untuk menghimpun tabungan pemerintah yang semakin besar bagi pembiayaan pembangunan.

• Pengeluaran rutin terus mengalami peningkatan sehingga dalam tahun terakhir Repelita V, direncanakan mencapai Rp37.094,9 miliar
• Dalam tahun anggaran 1993/94 belanja pegawai direncanakan mencapai Rpl0.894,5 miliar.
• Pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam tahun kelima Repelita V diperkirakan mencapai Rp16.711,9 miliar atau 3,3 kali lipat lebih besar dari tahun 1986/87. Sebagian besar pembayaran tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban terhadap pihak luar negeri sebesar Rp16.425,8 miliar. 
• Dana pembangunan meningkat dari Rp57,9 miliar pada tahun 1968 menjadi Rp25.227,2 miliar dalam APBN 1993/94
• Dalam tahun 1990/91 kelebihan penerimaan negara yang disisihkan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan adalah sebesar Rp2.000 miliar, sedangkan dalam tahun 1991/92 Cadangan Anggaran Pembangunan mencapai Rp l .500 miliar. Dengan demikian, jumlah Cadangan Anggaran Pembangunan dalam Repelita V secara keseluruhan mencapai Rp3.500 miliar.

Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5969/

5.Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

   Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:

Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah

Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

5 & 6 Struktur Produksi,Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

 1.Struktur Produksi

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. GDP(Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto) adalah indikator utama untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. GDP mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa mempertimbangkan asal (nationality) perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut, selama berada dalam batas-batas negara tersebut. GDP diumumkan dalam persentase, yang menunjukkan pertumbuhan dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditunjukkan dengan persentase GDP yang tinggi. Laporan GDP dikeluarkan setiap kuartal (4 kali setahun).

2.Pendapatan Nasional

Pengertian Pendapatan Nasional

Pengertian pendapatan nasional dapat didefinisikan melalui 3 pendekatan.Yaitu :

§   Pendapatn nasional adalah nilai pasar barang dan jasa yang di produksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (satu tahun).

§   Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun.

§   Pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan.

Cara Perhitungan Pendapatan Nasional

1.Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara selama satu tahun.Yang dijumlahkan dalam perhitungan ini bukanlah nilai akhir dari barang dan jasa,melainkan nilai tambah dari barang dan jasa.Perhitungan pendapatan nasional dengan produksi sangat terkait dengan dua konsep produksi nasional,yaitu Gross Domestic product dan Gross National Product.Pendekatan produksi dapat ditulis dengan:

                              n

                    GDP = e  VA1

                                  i=1

Keterangan:

GDP          = Pendapatan nasional

VA            = Nilai tambah

 n               = Jumlah sektor dalam perekonomian

2.Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun.Pengeluaran yang dijumlahkan itu terdiri atas :

§   Pengeluaran konsumsi perorangan dari rumah tangga

§   Investasi domestik bruto

§   Pengeluaran konsumsi pemerintah

§   Ekspor netto

Pendekatan pengeluaran dapat ditulis :

                  GNP = C + I + G + ( X – M )

Keterangan :

GNP          = Pendapatan nasional

C               = Konsumsi rumah tangga

 I                = Investasi

G               = Pengeluaran pemerintah

X               = Expor

M               = Impor

3.Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun.Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut :

                     NI = W + I + R + p

Keterangan :

NI  = Pendapatan nasional

W  = Upah

 I    = Bunga

R   = Sewa

p    = Laba

Y disposable

Y disposable / Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

#sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita

3.Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

1.Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia

Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.

Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.

Selain koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia.

Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil.

Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

2.Distribusi Pendapatan

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikanperbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Ada sejumlah alat atau media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Sumber:http://edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Modul%20Online/view&id=54&uniq=1494

3.Kemiskinan

   Kemiskinan menurut para ahli :

§   Menurut Maxwell : Kemiskinan adalah sebuah gambaran keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), iadanya keberlanjutan sumber kehidupan,tidak terpenuhinya kebutuhan dasar,dan adanya perampasan relatif.

§   Menurut Poli : menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

§   Menurut Esmara : mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk    memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 

§   Menurut Basri : bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/#ixzz1Q5Xgu3aC
 

4.Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia

   Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional.Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar,tujuan,dan pedoman pembangunan nasional.Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur,yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

   Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana,menyeluruh,terpadu,terarah,bertahap dan bekesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

   Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik,maka salah satu indicator yang tidak kalah penting adalah Pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan pemerataan terhadap kesejahteraan yang dihasilkan.

   Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun.Sebagian juga berpendapat pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi pembangunan nasioanal jika faktor-faktor pertumbuhan ekonomi mengalami pemerataan di setiap lapisan masyarakat di negara tersebut,dan kesenjangan sosial masyarakat tidak terlalu jauh.Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pemerataan pendapatan,tingginya pendapatan per kapita masyarakat,pemerataan pendidikan,dan pemerataan stutus sosial di masyarakat.

   Kondisi Pembangunan ekonomi di Indonesia memang sudah cukup baik,tetapi pemerataan terhadap faktor-faktor ekonomi belum cukup berjalan dengan baik.Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun demi tahun juga cukup mengalami kenaikan yang signifikan.Untuk menghasilkan suatu pembangunan ekonomi yang memuaskan diperlukan kualitas manusia yang baik pula,serta teknologi yang mendukung.Rasa-rasanya Indonesia masih harus mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menghasilkan teknologi yang mendukung bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi.Tentu saja hal ini memerlukan pemerataan pendidikan di setiap lapisan masyarakat Indonesia

Sumber : buku ekonomi jilid 2 oleh Wahyu adji,Suwerli,Suratno (penerbit erlangga)