Investasi dan Penanaman Modal

1.Investasi

Peranan Modal dalam Meningkatkan PNB

Investasi atau sering disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan.Apabila pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi.Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa mendatang.

Peranan modal dalam meningkatkan PNB adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama.Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur  pembangunan suatu Negara  dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional  dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian, mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, serta membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penanaman modal tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan PNB karena semakin besar investasi yang dilakukan di suatu Negara maka tingkat PNB Negara tersebut juga akan semakin baik yang menggambarkan semakin baik pula tingkat kesehatan ekonomi suatu negara.

2.Penanaman Modal dalam Negeri

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara.

Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan ‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Lantas, bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian karena sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa dinafikan.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota dan pedesaan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu ditegaskan kembali.

Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta sejumlah permasalahan yang mengikutinya.

 

3.Peranan Penanaman Modal Asing

Peran modal asing dalam perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diperdebatkan, baik mengenai intensitas maupun arahnya. Menurut Michael F. Todaro (1994) terdapat dua kelompok pandangan mengenai modal asing. Pertama, kelompok yang mendukung modal asing, mereka memandang modal asing sebagai pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, devisa, penerimaan pemerintah, keterampilan manajerial, serta untuk mencapai tingkat pertumbuhan. Kedua, kelompok yang menentang modal asing dengan perusahaan multi nasionalnya, berpendapat bahwa modal asing cenderung menurunkan tingkat tabungan dan investasi domestik.

Selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJPT I), utang luar negeri berperan sebagai dana tambahan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Selama periode tersebut, pembayaran kembali kewajiban yang terkait dengan utang luar negeri belum diaggap beban bagi perekonomian nasional karena sebagian besar kewajiban pembayaran utang masih terdiri dari pembayaran bunga pinjaman saja. Sejak 1990, cicilan pokok pinjaman sudah mulai harus dibayar, tapi tabungan domestik masih belum memadai, akibatnya total kewajiban menjadi lebih besar dari pinjaman baru. Dengan kata lain, sejak saat itu sudah terjadi transfer negatif  modal neto (net negatif resources transfer). Transfer negatif modal neto tersebut dibiayai dari hasil pengetatan konsumsi dalam negeri dan pengetatan pengeluaran pemerintah sehingga kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan prasarana dan investasi sosial menjadi semakin terbatas (Arryman, 1999).

Sebagaimana halnya dengan utang luar negeri, penanaman modal asing (PMA) dan investasi portofolio merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal asing, baik penanaman modal langsung maupun investasi portofolio diarahkan untuk menggantikan peranan dari utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian nasional. Peran penanaman modal asing dirasa semakin penting melihat kenyataan  bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada masa orde baru, modal asing khususnya utang luar negeri, secara faktual ditempatkan sebagai sumber tambahan. Kenyataan inilah yang menyebabkan bahaya tersembunyi, yang secara inhern melekat pada pola pembangunan yang didorong modal asing. Apabila posisi ketergantungan semakin besar, semakin besar pula resiko terkait yang harus dihadapi oleh sistem ekonomi global dalam bentuk ketergantungan terhadap modal asing, khususnya utang luar negeri (Rachbini, 1995).

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed4Jul-Ags071822.pdf

http://www.scribd.com/doc/2413665/Kebijakan-investasi-dalam-hal-pembangunan-ekonomi-writing

Masalah Pokok Perekonomian

1.Pengangguran

Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja.Tidak memiliki pekerjaan itu bisa berarti sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi belum berhasil,atau sama sekali belum beruntung mendapatkan pekerjaan tetapi sudah berusaha mencari pekerjaan.,dapat juga berarti belum berusaha mencari pekerjaan.

Penyebab pengangguran antara lain :

a.Penurunan permintaan tenaga kerja

b.Kemajuan teknologi

c.Serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi

d.Keberadaan tunjangan pengangguran justru menurunkan niat untuk bekerja

e.Asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan

f.Informasi mengenai lowongan kerja kurang

g.Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan

Ciri Pengangguran di Indonesia

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks.Karena menyangkut banyak jiwa,dan masalahnya mempengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami.Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja.

Indonesia cukup berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematiaan secara berkesinambungan.Hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.Fakta ini menunjukan tekanan kuat dalam sisi penyediaan tenaga kerja.Di sisi lain,pertumbuhan ekonomi secara nasional masih terlalu rendah.

Pada saat ini pengangguran di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.Tingkat pengangguran terbuka berjumlah sekitar 10,9 juta.Sementara itu sejumlah 60,8 % atau sejumlah 6,6 juta orang dari penganggur terbuka ini berusia muda 15-24 tahun.Jumlah penganggur berdasarkan kategori penganggur dan jenis kelamin berjumlah 10.854.254.Dimana penganggur laki-laki berjumlah 5.483.297,dan penganggur perempuan berjumlah 5.370.957.

2.Inflasi

Inflasi dapat dikatakan sebagai  naiknya harga-harga yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang.Secara sederhana inflasi terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang serta arus uang,maka harga-harga akan berubah.Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik.

Jenis-jenis inflasi :

1.Inflasi ringan,besar inflasi ringan berada dibawah 10% per tahun.

2.Inflasi sedang,inflasi sedang berada pada kisaran antara 10-30% per tahun.

3.Infalsi berat,memiliki besaran antara 30-100%.Biasanya infalsi ini disebut dengan hiperinflasi.

Penyebab Inflasi :

1.Demand Pull Inflation :disebabkan karena kelebihan      permintaan   efektif atas barang/jasa dan sering disebut juga sebagai inflasi sisi permintaan.

2.Cost Push Inflation:disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari bahan-bahan baku sering disebut dengan price push inflation.

3.Wage Push Inflation : disebabkan oleh kenaikan upah/gaji.

Dampak inflasi akan sangat dirasakan oleh orang-orang yang berpenghasilan tetap.Karena dengan adanya inflasi ,harga barang akan naik sementara gaji mereka tidak meningkat.Dengan demikian inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot karena dengan jumlah gaji atau upah yang diterima hanya akan lebih sedikit diperoleh barang atau jasa.Sedangkan bagi orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap,inflasi mungkin tidak akan begitu berpengaruh,karena mereka bisa meminta upah yang mengikuti inflasi.

Bagi dunia usaha,infalsi menyebabkan biaya produksi barang dalam negeri menjadi tinggi sehingga tak sanggup bersaing dengan barang impor.Selain itu inflasi akan menghambat perkembangan dunia usaha dan investasi karena modal yang tersedia merosot nilainya.

Selain itu inflasi juga dapat menyulitkan pemerintah,karena mendorong terjadinya defisit APBN yang berasal dari pembayaran bunga serta cicilan hutang luar negeri cenderung meningkat.

referensi : buku ekonomi jilid 2 oleh Wahyu Adji,Suwerli,dan Suratno.buku ekonomi phibeta oleh M.T Ritonga dan Yoga Firdaus

11 & 12.Kebijaksanaan Pemerintah

1.Kebijaksanaan Selama :

   a.Periode 1966-1969

    Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.

   b.Periode Pelita I

    Pada periode Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974),pemerintah memusatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.

   c.Periode Pelita II

    Periode ini terjadi pada 1 April 1974-31 Maret 1979.Pada peride ini pemerintah menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

   d.Periode Pelita III

   Untuk Periode ini (1 April 1979-31 Maret 1984),pemerintah menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

   e.Periode Pelita IV

    Fokus pemerintah pada periode ini (1 April 1984-31 Maret 1989) adalah pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri-industri berat maupun industri ringan yang akan terus di kembangkan pada pelita berikutnya.

   f.Periode Pelita V

   Periode ini (1 April 1989-31 Maret 1994),menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya,serta meningkatkan sektor industri yang menghasilkan barang-barang ekspor,industri,yang menyerap tenaga kerja,industri pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

2.Kebijaksanaan Moneter

      Kebijakasanaan moneter adalah tindakan otoritas moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar.Perubahan jumlah uang yang beredar pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.Lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah Bank sentral (Bank Indonesia).

      Macam-macam Kebijaksanaan Moneter :

      1.Operasi Pasar Terbuka

      Diberlakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga  dipasar uang.Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar,bank  sentral menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI).Sebaliknya,apabila kondisi ekonomi negara mengalami kekurangan uang,pemerintah melalui bank sentral akan membeli SBI.

   2.Politik Diskonto

      Merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman yang harus dibayar bank umum kepada bank sentral.

   3.Politik Cadangan Kas

      Merupakan kebijakan yanf diberlakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menetapkan jumlah minimal cadangan kas bank umum.

   4.Kredit Selektif

      Merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat penyaluran kredit.

   5.Imbauan Moral

      Merupakan kebijaksanaan untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui pengarahan atau imbauan kepada lembaga perbankan dan masyarakat.

   6.Devaluasi

      Adalah kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing untuk memperbaiki neraca pembayaran.

   7.Revaluasi

      Adalah kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing.

3.Kebijaksanaan Fiskal

   Kebijaksanaan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistim pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Jenis-jenis kebijakan fiskal antara lain :

   1.Penstabil Otomatik

         Kegiatan ekonomi akan selalu berubah .Tanpa adanya penstabil otomatik perubahan-perubahan-perubahan itu akan menjadi lebih besar lagi.Penstabil otomatik itu antara lain pajak proposional dan pajak progresif,asuransi penganguran,dan kebijakan harga minimum.

2.Kebijakan Fiskal Diskresioner

         Kebijakan diskresioner adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi,tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

4.Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di sektor Luar Negeri

      Lain halnya di Indonesia,di sektor luar negeri istilah berbeda digunakan ubtuk menyebutkan kebijakan-kebijakan ini.Di sektor lur negeri kebijakan ini dibut sebagai kebijakan menekan pengeluaran dan kebijakan memindah pengeluaran.

      Kebijakan menekan pengeluaran dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.Cara-cara yang ditempuh adalah :

      1.Menaikkan pajak pendapatan

      2.Mengurangi pengeluaran pemerintah

     

      Sedangkan kebijakan memindah pengeluaran dalah memindahkan/hanya menggeser pengeluaran para pelaku ekonomi pada bidang yang tidak terlalu beresiko  untuk memperburuk perekonomian.Kebijakan ini dapat diterapkan secara paksa dengan cara :

      1.Mengenakan tarif/kuota

      2.Mengawasi pemakaian valuta asing,

     

      Ataupun dengan cara memberi rangsangan,dengan cara :

      1.Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

      2.Menstabilkan upah dan harga di dalam negeri

      3.Melakukan devaluasi

       

      Referensi : buku ekonomi jilid 2 oleh Wahyu Adji,Suwerli,dan Suratno

Peran Sektor Luar Negeri pada Perekonomian Indonesia

1.Perdagangan Antar Negara

• Peranan Perdagangan Luar Negeri bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

            Semua negara melakukan perdagangan luar negeri.Diantaranya mengekspor beberapa barang ke negara lain dan mengimpor barang-barang lain dari luar negeri.Suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri.Suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri di katakana mempunyai bentuk perekonomian terbuka.Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional :

o Adanya perbedaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia

o Adanya perbedaan selera masyarakat

o Adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki

o Adanya keuntungan jika menggunakan produk negara lain

o Adanya perbedaan iklim

o Adanya perbedaan biaya produksi dan spesialisasi produksi

    Manfaat perdagangan internasional

o     Suatu negara tidak harus memproduksi semua barang yang dibutuhkan

o     Setiap negara berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya

o      Negara memperoleh devisa dari hasil ekspor produk

o      Negara bisa memperluas pasar atas hasil produksinya

•     Kebijaksanaan Perdagangan  Luar Negeri dari Pelita ke Pelita berikutnya

o Pelita I

Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

o Pelita II

Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.

o Pelita III

Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

o Pelita IV

Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

a)  Pemberantasan pungli

b)  Mempermudah prosedur kepabeanan

c)   Menghapus dan memberantas biaya siluman

Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :

a)   Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

b)   Proteksi produksi yang lebih efisien

c)    Kebijakan penanaman modal

Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:

a) Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

b) Pembebasan dan keringanan bea masuk

c) Penyempurnaan klasifikasi barang

d) Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi        dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).

e) Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan  menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.

f) Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.

g) Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi.

o Pelita V

Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.

Diantaranya dengan cara :

a)  Mengenakan tarif dan atau kuota

b)  Mengawasi pemakaian valuta asing

c)  Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan  prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman

d)  Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri

e)   Melakukan devaluasi

o Pelita VI

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

o Pelita VII

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-periode-1966-sampai-dengan-pelita-vi/

2.Hambatan Perdagangan Antar Negara

•     Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan antar Negara

a. Perbedaan Mata Uang Antarnegara

b .Kualitas Sumber Daya yang Rendah
c .Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar
d .Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara

3.Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

• Perkembangan Neraca Pembayaran

          Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi   internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu,biasanya selama satu tahun.

Tujuan pembuatan neraca pembayaran :

1.   Memberikan informasi kepada pemerintah sampai sejauhmana peranan hubungan ekonomi luar negeri terhadap perekonomian nasional

2.   Membantu pemerintah dalam usahanya menentukan kebijakan ekonomi internasional dalam hubungan dengan politik moneter,fiscal,perdagangan,dan pembayaran internasional sejalan dengan tujuan yang ingin di capai.

Komponen neraca pembayaran dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Neraca transaksi berjalan

Neraca transaksi berjalan mencatat semua transaksi impor dan ekspor barang,perbandingan nilai ekspor dan impor barang,pendapatan investasi,pembayaran cicilan pokok utang luar negeri,serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri oleh pemerintah maupun swasta.

2. Neraca transaksi modal

Neraca transaksi modal mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing,pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional,serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia.

3. Neraca cadangan kas

Neraca ini hanyalah transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil bila total pengeluaran  pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan.

Neraca pembayaran tidak selamanya stabil,adakalanya keseimbangan neraca pembayaran berubah.Neraca pembayaran akan surplus (aktif) jika penerimaan lebih besar daripada pembayaran atau utang.Pada posisi ini neraca pembayaran memiliki saldo positif.Neraca pembayaran akan defisit (pasif) jika penerimaan lebih sedikit daripada pembayaran atau utang.Defisit neraca pembayaran harus di tutup dengan pembayaran devisa sehingga cadangan devisa akan berkurang.

   4.Peran Kurs Valuta Asing

• Peranan Kurs Valuta Asing bagi Perekonomian Indonesia

Setiap negara memiliki mata uang masing-masing sehingga transaksi perdagangan dengan negara lain dibutuhkan suatu perhitungan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang nagara lain.Perhitungan ini lebih di kenal dengan istilah kurs valuta asing.Kurs dapat memberikan patokan berapa nilai mata uang asing dilihat dari rupiah kita.Jadi kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.Perhitungan kurs mengenal dua istilah,yaitu :

1.Kurs Beli

Kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar membeli valuta asing

2.Kurs Jual

Kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar menjual valuta asing

Referensi : buku ekonomi jilid 2,oleh Wahyu Adji;Suwerli;Suratno.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1.Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

   Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Dalam menggariskan arah pembangunan jangka panjang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan dana luar negeri merupakan pelengkap. Lebih lanjut GBHN menggariskan bahwa pengerahan dana dari dalam negeri, yang terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

            Untuk pelaksanaan Repelita V GBHN menggariskan bahwa pelaksa­naan kebijaksanaan pembangunan, termasuk kebijaksanaan keuangan negara dan moneter, tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

            Di bidang keuangan negara digariskan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara perlu terus disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali, terarah dan efisien.

            Sistem perpajakan terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan dan manfaat. Badan-badan usaha milik negara perlu terus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga meningkat peranannya dalam pembangunan.

            Pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal, baik dalam bentuk deposito, penerbitan surat berharga maupun jenis tabungan lainnya, perlu makin digalakkan, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.

Pemanfaatan dana masyarakat untuk perkreditan diarahkan untuk menunjang kegiatan investasi yang produktif sesuai dengan prioritas pembangunan, tercapainya alokasi dana investasi yang efisien, dan yang mendorong pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, serta terpeliharanya keseimbangan moneter dan stabilitas ekonomi.

            Kebijaksanaan keuangan negara dan kebijaksanaan moneter dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan dengan berpedoman pada arahan-arahan tersebut.

sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6598/

2.Proses Penyusunan Anggaran

Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

1.Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut.

2.Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

3.Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan.Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.

4.Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.

5.Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

• Dari bawah ke atas (Bottom-up)

Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun.Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

1.Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan.Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

2.Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu.Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan.Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima.Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan.Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

3.Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis).Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

3.Perkiraan Penerimaan Negara

   Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I), penerimaan dalam negeri masih meningkat jauh lebih cepat, sehingga tabungan pemerintah terus meningkat pula.

• Tabungan pemerintah mulai dihasilkan dalam tahun 1969/70 sebesar Rp27,2 miliar
• Terus meningkat menjadi Rp7.301,3 miliar pada tahun 1985/86, terutama sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak bumi sampai dengan tahun 1981/82 dan terus meningkatnya penerimaan pajak sejak itu.
• Tahun 1986/87 harga minyak bumi merosot dengan tajam sehingga tabungan pemerintah menurun menjadi Rp2.581,3 miliar.
• Tabungan pemerin­tah berangsur-angsur naik lagi, dan dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) 1993/94 direncanakan sebesar  Rp 15.674,1 miliar.
• Penerimaan dalam negeri selama tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1980-an sangat dipenga­ruhi oleh penerimaan migas, sebagai akibat meningkatnya harga minyak bumi.
• Memasuki Repelita IV harga minyak bumi mulai menunjukkan kecenderungan menurun sehingga upaya-upaya diversifikasi sumber penerimaan negara makin ditingkatkan.
• Berbagai kebijaksanaan di bidang pajak bumi dan bangunan telah menyebabkan penerimaan PBB meningkat dari Rp180,6 miliar pada tahun 1984/85 menjadi Rpl.100,6 miliar dalam tahun 1992/93, dan dalam APBN 1993/94 direncanakan Rpl.320,1 miliar.
• Berbagai kebijaksanaan di bidang bea masuk telah meningkatkan penerimaan bea masuk dari sebesar Rp57,7 miliar pada tahun 1969/70 menjadi sebesar Rp3.105,5 miliar dalam tahun 1993/94.
• Sejalan dengan pertumbuhan industri rokok, gula, dan bir, penerimaan cukai telah meningkat dengan pesat dari Rp32,1 miliar pada tahun 1969/70 dan diperkirakan mencapai Rp2.498,2 miliar pada tahun 1993/94.
• Dalam tahun 1969/70 penerimaan dalam negeri baru berjumlah Rp243,7 miliar, meningkat menjadi Rp52.769 miliar dalam APBN tahun 1993/94 atau telah naik lebih dari 216 kali lipat selama PJP I.
• peranan penerimaan migas turun menjadi 48,3 persen dan penerimaan nonmigas meningkat menjadi 51,7 persen pada tahun 1987/88.
• Dalam APBN 1993/94 peranan penerimaan nonmigas menjadi 71,3 persen dan penerimaan migas 28,7 persen terhadap penerimaan dalam negeri.

4.Perkiraan Pengeluaran

   Di sisi anggaran belanja, kebijaksanaan pengeluaran rutin selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, serta pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, juga diselaraskan dengan upaya untuk menghimpun tabungan pemerintah yang semakin besar bagi pembiayaan pembangunan.

• Pengeluaran rutin terus mengalami peningkatan sehingga dalam tahun terakhir Repelita V, direncanakan mencapai Rp37.094,9 miliar
• Dalam tahun anggaran 1993/94 belanja pegawai direncanakan mencapai Rpl0.894,5 miliar.
• Pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam tahun kelima Repelita V diperkirakan mencapai Rp16.711,9 miliar atau 3,3 kali lipat lebih besar dari tahun 1986/87. Sebagian besar pembayaran tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban terhadap pihak luar negeri sebesar Rp16.425,8 miliar. 
• Dana pembangunan meningkat dari Rp57,9 miliar pada tahun 1968 menjadi Rp25.227,2 miliar dalam APBN 1993/94
• Dalam tahun 1990/91 kelebihan penerimaan negara yang disisihkan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan adalah sebesar Rp2.000 miliar, sedangkan dalam tahun 1991/92 Cadangan Anggaran Pembangunan mencapai Rp l .500 miliar. Dengan demikian, jumlah Cadangan Anggaran Pembangunan dalam Repelita V secara keseluruhan mencapai Rp3.500 miliar.

Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5969/

5.Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

   Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:

Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah

Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM