5 & 6 Struktur Produksi,Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

 1.Struktur Produksi

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. GDP(Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto) adalah indikator utama untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. GDP mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa mempertimbangkan asal (nationality) perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut, selama berada dalam batas-batas negara tersebut. GDP diumumkan dalam persentase, yang menunjukkan pertumbuhan dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditunjukkan dengan persentase GDP yang tinggi. Laporan GDP dikeluarkan setiap kuartal (4 kali setahun).

2.Pendapatan Nasional

Pengertian Pendapatan Nasional

Pengertian pendapatan nasional dapat didefinisikan melalui 3 pendekatan.Yaitu :

§   Pendapatn nasional adalah nilai pasar barang dan jasa yang di produksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (satu tahun).

§   Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun.

§   Pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan.

Cara Perhitungan Pendapatan Nasional

1.Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara selama satu tahun.Yang dijumlahkan dalam perhitungan ini bukanlah nilai akhir dari barang dan jasa,melainkan nilai tambah dari barang dan jasa.Perhitungan pendapatan nasional dengan produksi sangat terkait dengan dua konsep produksi nasional,yaitu Gross Domestic product dan Gross National Product.Pendekatan produksi dapat ditulis dengan:

                              n

                    GDP = e  VA1

                                  i=1

Keterangan:

GDP          = Pendapatan nasional

VA            = Nilai tambah

 n               = Jumlah sektor dalam perekonomian

2.Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun.Pengeluaran yang dijumlahkan itu terdiri atas :

§   Pengeluaran konsumsi perorangan dari rumah tangga

§   Investasi domestik bruto

§   Pengeluaran konsumsi pemerintah

§   Ekspor netto

Pendekatan pengeluaran dapat ditulis :

                  GNP = C + I + G + ( X – M )

Keterangan :

GNP          = Pendapatan nasional

C               = Konsumsi rumah tangga

 I                = Investasi

G               = Pengeluaran pemerintah

X               = Expor

M               = Impor

3.Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan ini,pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun.Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut :

                     NI = W + I + R + p

Keterangan :

NI  = Pendapatan nasional

W  = Upah

 I    = Bunga

R   = Sewa

p    = Laba

Y disposable

Y disposable / Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

#sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita

3.Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

1.Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia

Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.

Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.

Selain koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia.

Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil.

Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

2.Distribusi Pendapatan

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikanperbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Ada sejumlah alat atau media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Sumber:http://edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Modul%20Online/view&id=54&uniq=1494

3.Kemiskinan

   Kemiskinan menurut para ahli :

§   Menurut Maxwell : Kemiskinan adalah sebuah gambaran keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), iadanya keberlanjutan sumber kehidupan,tidak terpenuhinya kebutuhan dasar,dan adanya perampasan relatif.

§   Menurut Poli : menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

§   Menurut Esmara : mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk    memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 

§   Menurut Basri : bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/#ixzz1Q5Xgu3aC
 

4.Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia

   Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional.Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar,tujuan,dan pedoman pembangunan nasional.Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur,yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

   Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana,menyeluruh,terpadu,terarah,bertahap dan bekesinambungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

   Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik,maka salah satu indicator yang tidak kalah penting adalah Pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan pemerataan terhadap kesejahteraan yang dihasilkan.

   Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun.Sebagian juga berpendapat pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi pembangunan nasioanal jika faktor-faktor pertumbuhan ekonomi mengalami pemerataan di setiap lapisan masyarakat di negara tersebut,dan kesenjangan sosial masyarakat tidak terlalu jauh.Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pemerataan pendapatan,tingginya pendapatan per kapita masyarakat,pemerataan pendidikan,dan pemerataan stutus sosial di masyarakat.

   Kondisi Pembangunan ekonomi di Indonesia memang sudah cukup baik,tetapi pemerataan terhadap faktor-faktor ekonomi belum cukup berjalan dengan baik.Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun demi tahun juga cukup mengalami kenaikan yang signifikan.Untuk menghasilkan suatu pembangunan ekonomi yang memuaskan diperlukan kualitas manusia yang baik pula,serta teknologi yang mendukung.Rasa-rasanya Indonesia masih harus mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menghasilkan teknologi yang mendukung bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi.Tentu saja hal ini memerlukan pemerataan pendidikan di setiap lapisan masyarakat Indonesia

Sumber : buku ekonomi jilid 2 oleh Wahyu adji,Suwerli,Suratno (penerbit erlangga)

Peta Perekonomian Indonesia

1.Keadaan Geografis Indonesia

            Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni,yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km².Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,searah penjuru mata angin.

            Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur.Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun. Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau.Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun.Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.
            Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.

Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbungamamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut.Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari 
 

2.Mata Pencaharian
            Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta,dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta.130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada.Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.

Mata pencaharian penduduk Indonesia yang memiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperi pertanian, perkebunan dan peternakan juga perikanan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam biasanya mencakup sektor di bidang jasa, perindustrian, transportasi dan pariwisata.
        Mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia, mengarah ke sektor bercocok tanam seperti pertanian dan perkebunan namun tak sedikit juga yang bermata pencaharian berdagang. Karena tanah Indonesia yang sangat subur dengan mengandung berbagai macam mineral didalamnya, mendorong masyarakat Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam itu untuk bercocok tanam dan menjadikannya sebagai mata pencaharian bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi (pegunungan).

Bukan hanya di sektor pertanian saja, untuk di sektor perikanan, perkebunan, perternakanpun mengalami kendala yang berbeda-beda. Untuk di sektor perikanan, para petani yang melaut mengalami salah satu kendala yaitu mahalnya bahan bakar kapal yang ada. Sedangkan perkebuna, yaitu mulai habisnya lahan untuk berkebun karena semakin banyak di bangunnya gedung gedung tinggi sepeti: mal, hotel, supermarket, perumahan-perumahan elit. Dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan tersebut seharusnya diimbangi dengan pesejahteraan para petani, nelayan, dan peternak pula. Pemerintah di bantu masyarakatpun harus bekerja keras untuk menangani masalah ini.

3.Sumber Daya Manusia
Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 240 juta lebih dengan laju pertumbuhan 1,49% per tahun. LPP 1,49%. Berdasarkan sensus penduduk 2010, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk sudah melebihi proyeksi nasional yaitu sebsar 237 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) mencapai 1,49 persen pertahun.
Karenanya, di tahun 2012, pertumbuhan penduduk ditargetkan harus mencapai 1,3% atau menurun dibanding tahun 2011 yang mencapai 1,49%. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia sama dengan jumlah penduduk di Singapura yang lebih dari tiga juta orang.

Penyebaran penduduk
            Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun.
Distribusi penduduk Indonesia:

Pulau	Persentase
Pulau Jawa	58%
Pulau Sumatra	21%
Pulau Sulawesi	7%
Pulau Kalimantan	6%
Bali dan Nusa Tenggara	6%
Papua dan Maluku	3%

Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang.Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang.Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km².Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km².Provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km².

Angkatan Kerja
            Pada bulan Februari 2009, angkatan kerja Indonesia adalah sebesar 113,7 juta orang dengan 104,5 juta orang bekerja dan 9,3 juta orang pengagguran terbuka.Menurut BPS pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran memberikan problematika tersendiri bagi negara. Pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena tidak adanya pendapatan yang diterima, pengeluaran untuk membiayai kehidupan sehari-hari pun menjadi terganggu. Hal ini kemudian akan membuat masyarakat menjadi miskin atau semakin miskin. Selain itu, meningkatnya pengangguran terbuka sebagai akibat tidak terkelolanya ketenagakerjaan dengan baik dapat memberikan dampak serius, seperti meningkatnya kriminalitas yang selanjutnya dapat menganggu stabilitas negara.Makin tinggi jenjang pendidikan si penganggur, akan semakin berbahaya bagi negara.
Sumber :http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4241&Itemid=29
 
Sistem Pendidikan
            Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD2007 alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28 %. diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Pendidikan

4.Investasi
            Pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski sempat melambat pada tahun lalu yang hanya mencapai 4,5% diperkirakan akan terus melesat sejalan dengan dengan membaiknya dunia dan semakin kukuhnya perekonomian domestik. Dalam tahun 2009 ketika sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, laju pertumbuhan PDB mencapai 4,5%, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik dalam tahun ini, disamping Cina dan India.
            Namun sepertinya angka pertumbuhan ekonomi tinggi yang menjadi fokus pemerintah, tampaknya belum cukup untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Indikator utamanya adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu meningkat. Pada dasawarsa 2000 – 2010 bertambah 1,69%. Pertambahan ini memerlukan penghidupan yang hanya dapat dipenuhi melalui pembangunan ekonomi.
Berdasarkan data BPS, penduduk miskin berjumlah sekitar 32.530.000 orang (2,5% dari total penduduk). 11.910.500 orang (1,91%) diantaranya adalah penduduk kota sementara 20.619.400 (3,05%) penduduk desa.
            Disisi lain, Struktur pasar Indonesia yang cenderung oligopolis, hanya 8 -10 orang saja, bisa menguasai 80% kapital industri. Pun didukung dengan sekitar 140 perbankan, hanya sekitar 14 bank saja yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada saat awal, pertumbuhan memang cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja rendah, karena banyak industri yang didukung oleh padat modal. Selama proses ini berlangsung, orang orang yang belum bisa mengakses, dipertemukan dalam suatu pasar;tenaga kerja. Tenaga kerja ini mulai belajar merespons kebutuhan pasar, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi semakin tinggi, hal ini berimplikasi naiknya income per kapita. Akan tetapi, struktur pasar yang oligopolis ini tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang ada.
Dari 2.140 trilyun PDB kita yang ada di perbankan, terbesar adalah dari saving/ DPK yang mencapai angka 1.973 trilyun. Sebanyak 1.600 trilyun tersalur pada sejumlah kredit. Sesuai data Statistik perbankan dari BI, Juli 2009, bisa dilihat jika penyaluran kredit terbesar ada di kredit modal kerja sejumlah 658.024M. Disusul kredit konsumsi sebesar 408.954M, dan kredit investasi sebesar 273.892M.
Pertumbuhan ekonomi sejatinya sama dengan akumulasi kapital. Kapital ini meliputi fisik dan finansial kapital. Fisik, dalam hal ini adalah investasi, dan finansial umumnya dalam rangka membiayai modal kerja. Kredit yang memberikan dorongan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kredit modal kerja dan kredit investasi.
Referensi : http://nuruldinihardiani.blogspot.com/2010/12/investasi-dalam-pembangunan-ekonomi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

1.Strategi Pembangunan

            Strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang di jadikan faktor utama (penentu) jalannya proses pertumbuhan.

-Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan berpusat pada upaya pembentukan modal dan bagaimana cara menanamkannya dengan terarah,baik,serta dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.Dalam strategi ini di usahakan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh golongan lemah terlebih dahulu lalu merambat ke golongan atas.Masih terdapatnya ketimpangan dalam strategi pertumbuhan merupakan kendala yang cukup sulit dalam pembangunan.

Beberapa strategi pertumbuhan dalam pembangunan:

o  Strategi upaya minimum kritis : Menaikkan pendapatan perkapita pd tingkat pembangunan berkesinambungan: terjadi laju pertumbuhan penduduk.

o  Setiap ekonomi tergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.

Hambatan : menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya

Rangsangan : menaikkan pendapatan perkapita.

PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN PERKAPITA

o  Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tsb, kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun

o  Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial ; kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT).

 - Strategi Pembangunan dengan Pemerataan 

Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial. 
 -Strategi Ketergantungan

Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negra Amerika Latin. Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan.

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

Kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungandari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional. 

-Strategi yang Berwawasan Ruang

              Menurut Myrdall dan Hirchsman,daerah miskin kurang mampu berkembang secepat daerah maju karena pengaruh penyebaran dari kaya ke miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari derah miskin ke daerah kaya.Hirchman percaya bahwa keseimbangan strata akan tercapai saat nya,walaupaun dengan waktu yang lama.

            “Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall.“spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalah jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin.

-Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

            Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal..ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan

o  Kependudukan dan social budaya

o  Wilayah dan lingkungan

o  Sumber daya alam serta persebarannya

o  Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu pengetahuaan dan teknologi

o  Manajemen nasional

o  Kemungkinan pengembangan

3.Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

         Strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III dan seterusnya). Periode ini kemudian disusul dengan periode Repelita dan dalam setiap Repelita, khususnya sejak Repelita II, strategi pembangunan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah strategi yang mengacu pada pertumbuhan yang sekaligus berorientasi pada keadilan (pemerataan), menghapus kemiskinan, dan juga keadilan (pemerataan) antar daerah. Pembagian wilayah pembangunan ini tidak didasarkan pada pembagian secara adminstratif politis yang ada.

o REPELITA I = meletakkan titik berat pada sektor pertanian  dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya

o REPELITA II = meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

o REPELITA III = meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

o REPELITA IV = meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya dan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

4.Perencanaan Pembangunan

   - Manfaat perencanaan pembangunan:

o  Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

o  Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin.

o  Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

o  Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

o  Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

o  Penggunaan dan aloksi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia.

o  Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dapat ditingkatkan.

o  Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

 - Periode Perencanaan Pembangunan

 Periode sebelum Orde baru, dibagi dalam :

 Periode 1945 – 1950

 Periode 1951 – 1955

 Periode 1956 – 1960

 Periode 1961 – 1965

-Periode setelah Orde baru, dibagi dalam :

 Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi

 Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74

 Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79

 Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84

 Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89

 Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94

REFERENSI : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

BUKU EKONOMI 2,KARANGAN:WAHYU ADJI,SUWERLI,SURATNO

PKL 23:41

Sistem Perekonomian Indonesia

1.SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.1  ARTI SISTEM

Sistem adalah kumpulan atau suatu kesatuan kompenen yang memiliki hubungan,saling berkaitan,untuk melakssanakan suatu fungsi tertentu agar sebuah tujuan dapat tercapai dengan baik,sesuai harapan,dan tertib.Biasanya sustu sistem terorganisir agar dapat berinteraksi dengan baik.

1.2  PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

·      Sistem Perekonomian Pasar (Liberalisme/Kapitalisme)

          Menurut sistem perekonomian pasar (liberalisme),suatu kesejahteraan bangsa akan ditentukan oleh tata ekonomi dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorangan dan badan swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi menurut pertimbangannya sendiri.Jenis,dan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan tersebut ditunjukan,semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar.

Kelebihan sistem perekonomian pasar :

1.    Kebebasan memilih alat produksi,faktor-faktor produksi dan kekayaan dimiliki oleh perseorangan atau badan swasta.

2.    Kebebasan berusaha,memilih pekerjaan,dan menentukan konsumsi.

3.    Terdapat persaingan di antara pengusaha,motif ekonomi dalam sistem ekonomi pasar selalu dilandaskan pada usaha memaksimalkan keuntungan.

Kekurangan sistem perekonomian pasar :

1.    Terjadi persaingan tidak sehat,muncul pengusaha yang dapat berkembang dan memiliki modal yang lebih kuat dibanding pengusaha lainnya.Hal ini dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.

2.    Timbul distribusi pendapatan dan kekayaan yang sangat tidak merata,sistem perekonomian pasar cenderung memberi balas jasa yang sangat besar kepada pihak yang memepunyai kepandaian dan keahlian tinggi.

3.    Timbul eksternalisasi atau dampak imabasan.eksternalisasi yang merugikan masyarakat adalah pencemaran lingkungan seperti polusi udara,limbah berbahaya hasil dari produk sampingan dari pabrik-pabrik.

#Referensi :Buku ekonomi Phibeta,karangan;M.T.Ritonga dan Yoga Firdaus

·      Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)

     Sistem perekonomian perencanaan dalah sistem perekonomian yang mehendaki kemakmuaran dari rakyatnya secara merata,dan tidak ada penindasan ekonomi.Biasanya pemerintah harus ikut campur tangan dalam hal ini.Dalam sistem perekonomian ini jumlah dan jenis barang yang diproduksi harus ditentukan oleh pemerintah.Pemerintah mengatur dan merencanakan alternative penggunaan faktor produksi yang terbatas..Menurut sistem ini pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar terhadap faktor-faktor produksi,karena sebagian besar modal dan faktor produksi dimiliki oleh pemerintah.

     Kegiatan-kegiatan pemerintahan tidak selalu didasarkan pada usaha untuk mencari keuntungan atau mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.Pada sistem perekonomian ini pengangguran dapat dihapuskan dan distribusi pendapatan lebih mudah disesuaikan dengan yang dikehendaki.

·      Sistem ekonomi campuran

     Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

#sumber :id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

Kelebihan sistem ekonomi campuran :

1.   Kebebasan berusaha

2.   Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas

3.    Lebih mementingkan umum dari pada pribadi

Kekurangan sistem ekonomi campuran :

1.   Beban pemerintah berat dari pada beban swasta

2.   Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

#sumber :http://zonaekis.com/pengertian-sistem-ekonomi-campuran/

Perbedaan berbagai macam sistem ekonomi yang ada

         Perbedaan dari berbagai sistem ekonomi yang di anut oleh berbagai negara adalah terletak pada cara masyarakat serta pemerintah yang menggunakan sistem tersebut.Sistem ekonomi pasar mengutamakan kebebasan dari masyarakatnya,demi tercapainya kemakmuran.Sistem perekonomian perencanaan mengutamakan kekuasaan dari pemerintah untuk kemakmuran masyarakat.Sistem ekonomi campuran,menggabungkan dua unsur,yaitu kesepakatan pemerintah dan masyarakatnya,untuk mencapai kesejahteraan.

1.3  SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebelum Orde Baru

Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan ekonomi Indonesia mengalami stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun tersebut, terjadi konflik  politik yang berkepanjangan dimana rata-rata umur kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa tidak fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme menerapkandiskriminasi dalam setiap kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Hal ini dikarenakan terjadi nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air.

Nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal periode“Ekonomi Terpimpin” dengan haluan sosialis/komunis. Sebenarnya politik ini hanya merupakansatu refleksi dari perasaan anti colonial, anti impralisme, dan anti kapitalisme pada saat itu. Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal. Sejak saat itu, sistem ekonomi yang dianut Indonesia mengalami perubahandari pemikiran sosialis ke semikapitalis yang dalam pelaksanaannya mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Periode ekonomi ini dimulai sejak proklamasi kemerdekaan hingga jatuhnya Presiden Soekarno.

Perekonomian Indonesia bisa dikatakan sebagai ekonomi perang, karena pada waktu itu masih terjadi perang antara kaum revolusioner dengan pemerintahan Belanda yang dibantu Inggris danAustralia. Situasi politik dalam negeri menjadi tidak kondusif untuk kemajuan perekonomian.Terjadi banyak pertentangan politik, muncul banyak partai, adanya keinginan negara kesatuanmaupun negara federasi serta negara agama. Situasi ini menarik perhatian republik sehinggahubungan dengan pemerintah Belanda makin memburuk.

keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi

2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3. Kas Negara kosong

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

              Sistem Perekonomian Indonesia yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi

            Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (founding fathers) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dari konsep ini masih terus dicari dan dikembangkan bentuknya hingga saat ini, karena tidak mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan jaman. Menurut Sritua Arief, Juoro menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik.

Jika dilihat dari landasan Yuridis maka RUU ini berpijak pada Pasal 33 UUD Tahun 1945 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Filosofi berfikir Pasal 33 ayat (1) dipahami sebagai memiliki kolektivisme. Substansi “usaha bersama” memiliki makna bahwa perekonomian tidak dikuasai dan dieksplorasi oleh orang-perorang akan tetapi dilakukan bersama-sama, yang memiliki arti saling bergotong-royong antara pihak satu dengan lainnya. Makna bersama-sama ataupun makna gotong-royong dalam budaya, dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Didalam prakteknya selama ini adanya kesalahan penafsiran dengan apa yang dimaksud dengan istilah “kekeluargaan”. Kekeluargaan bukan diartikan sebagai “keluarga”dalam arti ansich tetapi filosofisnya adalah kolektivisme yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ketentuan ini jelas memiliki makna unit-unit ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang dimiliki, diorganisasi dan didistribusikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pengertian ini pengutamaan kepentingan masyarakat, memperoleh pengukuhan (assertion dan reconfirmation) untuk kesejahteraan rakyat (welfare state). Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara (bukan Pemerintah) untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyat yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari penjelasan landasan yuridis jelas terlihat sebanarnya bangsa Indonesia telah menentukan bentuk dari sistem perekonomiannya, namun, dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus disesuaikan kembali dengan Pasal 33 ini. Banyak faktor yang menyebabkan sistem perekonomian Indonesia belum sepenuhnya memcerminkan kepribadiannya, salah satu yang cukup besar pengaruhnya adalah adanya kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Perdagangan Internasional ini cukup banyak mempengaruhi kebijakan Indonesia terutama kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi. Contohnya, kesepakatan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan bebas diantara negara-negara Asia Tenggara. Memang, perjanjian ini memiliki dampak positif dan negatif, namun sebaiknya ditelaah apakah kebijakan ini sesuai dengan konstitusi? Dan apakah kebijakan ini semakin memperkuat kedaulatan bangsa terutama terkait dengan kepemilikan sumber daya alam, mampu mengutamakan kepentingan bersama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jika kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat tergadaikan maka kebijakan tersebut sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk dicari jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan nasional.

Mengapa Sistem Perekonomian Indonesia Sangat Menentang Free Fight Liberalism

           Free fight liberalism yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap bangsa lain.Sistem ekonomi di Indonesia sangat menentang kebijakan ini karena persaingan yang tidak mempunyai aturan dapat menghambat pihak lain  yang ikut berusaha serta merupakan sistem yang tudak adil bagi pihak yang di jatuhkan.Free fight Liberalism merupakan kebebasan yang dapat di artikan sebagai suatu penjajahan sumber daya ataupun kekayaan yang dimiliki oleh suatu pihak kemudian menggunakannnya tanpa memperhatikan kesejahteraan pihak yang dijajah.Indonesia saat masa sebelum kemerdekaan sempat mengalami eksploitasi ini,yaitu saat penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang.bahkan sampai saat ini pihak dari luar negara Indonesia masih saja melakukan eksploitasi ini.Contohnya kasus freeport di Papua,yang menguras habis tambang emas sementara rakyat papua hidup dalam kesengsaraan.

Mengapa Sistem Perekonomian Indonesia Sangat Menentang Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli

           Ekonomi komando biasanya sering menghambat kreativitas masyarakatnya sehingga peradaban ekonomi pun tidak berkembang.Aturan-aturan yang dibuat sering kali tidak dapat di terima oleh satu pihak sehingga pihak lain merasa tidak puas dan terkekang.Sedangkan Monopoli tidak adil bagi pihak yang ingin ikut bersaing,tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk mengembangkan suatu produk.Biasanya pihak yang memonopoli cenderung derakah dan melupakan aturan.Mereka hanya memikirkan laba yang akan didapatkan.Selain itu pihak konsumen atau masyarakat cenderung terpaksa untuk memakai produk,walaupun mereka tidak suka.Mematahkan daya saing adalah inti dari monopoli,yang tidak akan mengembangkan perekonomian.

Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Awal orde baru diawali dengan masa-masa rehabilitasi,perbaikan,hampir di seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.
Tercatat bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%v
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%v
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%v
Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%v

Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%.Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari.
Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

Setelah melihat sejarah ekonomi diatas kita dapat mengetahui dalam hal ini pemerintah masih berpengaruh penting dalam menerapkanan Sistem Ekonomi yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat

.

SUMBER : http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indones/bab1- sistem_perekonomian_indonesia.pdf

1.4 PARA PELAKU EKONOMI

SEKTOR PEMERINTAH

            Pemerintah memegang peranan yang sangat penting antara lain mengatur,menstabilkan,dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan,pengarahan,dan menciptakaniklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha baik melaluiperaturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan.

Pemerintah juga berperan sebagai pelaku ekonomi yang secara langsung berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.Hasil kegiatan atau produksi pemerintah sebagian besar berupa jasa-jasa yang di selenggarakan untuk masyarakat ( jasa kolektif),antara lain keamanan,pertahanan,ketertiban umum,pemerintahan,pengadilan,pendidikan,kesehatan,hubungan politik dan luar negeri.Untuk kepentingan umum,pemerintah juga menyelenggarakan sendiri beberapa jasa seperti pos,listrik,pengangkutan,dan sector-sektor lain yang perlu dilindungi dari pemerasan oleh monopoli swasta.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan,pemerintah memerlukan faktor-faktor produksi (sumber daya),berupa tenaga kerja (pegawai negeri sipil,ABRI),dan barang-barang seperti gedung,kendaraan,kertas,alat tulis,dan sebagainya.Untuk membiayai pengeluaran itu pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga perusahaan yang mengeksplorasi dan mengekstrasi kekayaan alam seperti pertambangan dan hasil hutan,serta keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik Negara (BUMN).

SEKTOR SWASTA DAN KOPERASI

            Biasanya sektor swasta menjalankan kegiatan di bidang produksi.Mereka menjalankan  kegiatan di lapangan usaha primer,seperti mengolah kekayaan alam di sektor pertambangan,perkebunan,pertanian,dan perkebunan.Dan di lapangan sekunder meliputi lapangan usaha di sektor industri,perumahan dan bangunan.Sedangkan di lapangan usaha tersier meliputi lapangan usaha yang menghasilkan jasa-jasa seperti bank,asuransi,pengangkutan dan perdagangan.Untuk menghasilkan barang dan jasa sektor swasta memerlukan faktor-faktor produksi,seperti lahan,sumber daya alam,tenaga kerja,modal,tenaga ahli.Pihak swasta biasanya membelinya dari pihak rumah tangga konsumsi.

            Koperasi adalah badan usah yang beranggotaka orang seorang atau badan hukum kopersi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.Pada koperasi,kesejahteraan anggota lebih utama ketimbang pencarian keuntungan.Koperasi terdiri dari berbagai bidang usaha.Yaitu Koperasi konsumsi,kopersi produksi,kopersi simpan pinjam,koperasi jasa,koperasi pemasaran,dan koperasi serba usaha.

PERANAN BUMN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

            BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dibagi menjadi tiga bentuk yaitu Perjan,Persero dan Perum.Peranan BUMN menurut UU No.19 tahun 2003 adalah :

1.Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.

2.Mengejar keuntungan

3.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan baran dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup oaring banyak.

4.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat di laksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5.Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,koperasi,dan masyarakat.

#sumber dan referensi : buku ekonomi 3 Phibeta karangan M.T.Ritonga dan Yoga Firdaus

LANDASAN KONSTITUSIONAL BUMN

            Pengelolaan BUMN tidak bisa lepas dari landasan konstitusional UUD 1945. Secara khusus di dalam Pasal 33 dijelaskan pengaturan mengenai perekonomian Indonesia. Dalam perspektif ini, BUMN adalah bagian dari usaha negara untuk mengelola perekonomian demi kepentingan masyarakat yang luas. Secara normatif Pasal 33 telah menggariskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

#sumber : http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1603

LATAR BELAKANG PENDIRIAN BUMN

            BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

#sumber dan referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

TIGA BENTUK BUMN

1.PERJAN

            Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.

Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

§   memberikan pelayanan kepada masyarakat

§   merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah

§   dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan

§   status karyawannya adalan pegawai negeri

   Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

§   Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

§   Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

#sumber dan referensi : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

2.PERUM

            Pada Perum,seluruh modal dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.Organ perum adalah Menteri,direksi,dan dewan pengawas.Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas ditetapkan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam waktu 5 bulan setelah tahunan buku perum di tutup,direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepda menteri untuk memperoleh pengesahan.Laporan tahunan ini harus di tandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan pengawas.

Kelebihan-kelebihan Perum:

§   Seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan Negara.

§   Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat

§   Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan

Kekurangan-kekurangan BUMN:

§   Pengelolaan BUMN sangat di tentukan oleh kemampuan kemampuan Negara

§   Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan BUMN

§   Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit dipertanggung jawabkan.

3.PERSERO

            Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas .Seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikan saham adalah milik Negara.Organ dan perangkat dalam persero adalah RUPS,direksi,dan komisaris.Menteri bertindak selaku RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam hal seluruh saham pada persero dan perseorangan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

4.MAKSUD DAN TUJUAN DARI KEGIATAN PERJAN,PERUM,PERSERO

            Tujuan dari ketiga badan usaha tersebut adalah menyediakan barang dan/jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,dan juga untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.Selain itu badan usaha tersebut berguna untuk kemanfaatan umum seperti penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Serta sebagai perbaikan kualitas lingkungan.

5.PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

            Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

#sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi